HumOr Edisi 21 Tahun Kedua, September 2013
Komedi Manusia - GM Sudarta (Oil on Canvas)
PARODI PENGEMIS YANG KAYA RAYA
 |
| Kartun Jitet Koestana |
Dua orang pengemis duduk ngobrol saling curhat.
“Bagaimana asal mulanya sampai kamu menjadi pengemis?”tanya pengemis I kepada rekannya, pengemis II.
“Aku anak yatim piatu. Aku bahkan tidak tahu siapa orangtuaku. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak pernah sekolah, tidak punya keahlian untuk bekerja. Jadi, aku terpaksa mengemis seperti ini,”jawab pengemis II panjang lebar. “Lha, kalau kamu asalnya bisa jadi pengemis bagaimana?”
“Wah, malang nian nasibmu ya?" kata pengemis I. “Kalau aku sebenarnya berasal dari keluarga kaya raya, berdarah biru dan ternama. Nenek moyangku memang sudah kaya dari sononya. Bahkan harta mereka tidak akan habis dimakan tujuh turunan.”
“Lho? Lha kok kamu bisa jadi melarat dan jadi pengemis seperti ini bagaimana ceritanya?” tanya pengemis II
“Itulah. Sialnya, aku ini keturunan kedelapan,” jawab pengemis I sambil menitikkan air mata.
(berdasar posting: Wasito Djati Pribadi)
Citra Pemimpin - Citra Pengemis
 |
| M Djoko Yuwono |
ADA dua tema kita bahas pada tulisan ini, yakni citra pemimpin dan citra pengemis. Simak!
A. Citra Pemimpin
Langkah heroik ditunjukkan oleh sang pemimpin dari Republik Undur-Undur. Ia meminta maaf kepada dua negara tetangganya karena mengirimi dua negara itu kabut asap. Alih-alih mengkritik peran perusahaan swasta asal dua negara tetangganya itu, sang pemimpin malah ‘memarahi’ para menterinya yang sudah pasang dada mengecam dua negara yang tidak pernah ramah pada Republik Undur-Undur ini.
Negara Singaparah dituduh cuma pandai memanfaatkan kelemahan Republik Undur-Undur. Padahal, menurut kabar, 85% ekspor negeri itu berasal dari Republik Undur-Undur yang naif (kalau tidak bisa disebut bodoh). Jadi, hidup negara Singaparah tergantung pada Republik Bodoh, eh, Negeri Undur-Undur ini. Wisatawan Republik Undur-Undur yang sok, lebih suka menghabiskan liburan di negeri yang suka menyimpan koruptor, bajingan, dan garong dari negerinya tanpa mau meratifikasi perjanjian ekstradisi. Wisatawan yang sekadar banyak duit ini mejeng dan pasang fotonya di facebook untuk pencitraan dirinya sebagai orang kaya.
Negeri Malangsia juga negeri yang pintar mengakali negeri besar yang bodoh, eh, Negeri Undur-Undur ini, dengan mengakali investasi, mencaplok produk seni budaya, dan mengomersialkannya. “Bodohnya, orang-orang Negeri Undur-Undur itu tak mampu menjual produk seni budayanya ke luar negeri,” begitu celoteh di negeri itu.
Langkah heroik sang Pemimpin Republik Undur-Undur disambut sinis di dalam negeri. “Tak usah minta maaf, cukup kasih instruksi untuk mengatasi asap, sudah,” ujar Dul Kemplo. Dia bilang, kalau minta maaf maka kelihatan bodohnya, eh, kelemahannya. Di tangan orang Yahudi yang jadi supervisor Singaparah, permintaan maaf bisa untuk menekan Republik Undur-Undur buat membayar ganti rugi. Duit dari mana? Sedangkan untuk dana BLSM alias Balsem cap Citra saja sempoyongan.
Permintaan maaf itu muncul mungkin khawatir citranya sebagai pemimpin yang memperoleh berbagai penghargaan dunia lantas luntur. Tapi, para pendiri bangsa, terutama Bung Karno, pasti marah besar karena sikap seperti itu menurunkan derajat bangsa. Indonesia dibangun untuk menjadi bangsa yang bermartabat, berwibawa, berdaulat, bukan negara bermental tikus dan bertekuk lutut di depan bangsa lain.
B. Citra Pengemis
Entah kenapa tiba-tiba saja muncul berita yang menghebohkan dari Jakarta (Selatan). Pejabat setempat bilang pengemis di wilayah ini ada yang berpenghasilan Rp750.000 hingga Rp1 juta per hari. Bayangkan, setiap bulan mereka mendapatkan kira-kira Rp30 juta! Di bawah itu ada yang Rp450.000 hingga Rp500.000 per hari. Gaji eksekutif perusahaan besar lulusan S-1 atau S-2 yang diraih dengan susah-payah selama bertahun-tahun dengan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran yang begitu banyak paling cuma Rp16 juta.
Sudah lama diketahui, a.l. berkat investigasi wartawan SKH Pos Kota di awal tahun 80-an dan SKH Suara Karya di pertengahan era 80-an, para pengemis Jakarta kaya raya, punya rumah mewah dan sawah luas di kampung halamannya.
Pengemis menjual citra sebagai orang melarat, tidak berdaya, dan berhasil mengelabui publik lantas hidup sejahtera. Ini mirip Pemimpin yang menjual citra sebagai santun, anggun, intelektual, baik hati tapi (maaf) mungkin naif sebagai “pemain lapangan”, dan berhasil hidup sejahtera. Jangan-jangan ini mengandung unsur mental pengemis yang lemah, tidak bermartabat dan tak punya harga diri, asal hidup sejahtera.
Itu baru teori orang ngawur, sebab perlu pembuktian pada saatnya nanti. Bukan sekarang, sebab akan ada yang tersinggung, dan bakal gawat, wat, wat. Oke?
Menemukan Adab Indonesia
 |
| Oleh Radhar Panca Dahana |
Sebagian dari amatan itu juga mencoba melihat, mempelajari, atau bahkan meneladani bagaimana bangsa-bangsa lain memperadabkan dirinya. Beberapa bangsa/negara, yang sebelumnya justru belajar dari kita, dijadikan acuan.
Dalam pergaulan internasional, semangat koreksi diri adalah hal yang wajar. Namun, apa pun hasil amatan dan analisis itu tetap meninggalkan pertanyaan dasar yang—pada akhirnya—menentukan pertanyaan dan jawaban berikutnya: apa dan bagaimana kita melihat diri sendiri, dan akhirnya juga melihat orang lain?
Semua kecenderungan mental dan perilaku manusia yang destruktif dan instingtif primitif sesungguhnya bukan milik spesifik bangsa kita. Logika psikososial dan psikokultural semacam ini sebenarnya sudah umum dipahami. Setiap bangsa punya riwayat kekerasan manusia, perilaku negatif yang bahkan kadang begitu mengerikan. Adab keras dan negatif adalah sisi lain dari mata uang kebudayaan: di mana pun dan kapan pun.
Persoalannya tinggal bagaimana (produk) kebudayaan positif dapat jadi penyeimbang atau alat/mekanisme untuk mencegah, menanggulangi, atau memberi sanksi bagi negativitas destruktif di atas. Tak bisa dielak, bangsa Indonesia juga memiliki warisan kekerasan yang merusak. Namun, harus diakui juga, bahkan di tingkat kekerabatan (komunitas) terkecil, sebenarnya bagian-bagian dari bangsa ini memiliki alat dan mekanismenya masing-masing menghadapi kecenderungan negatif dan destruktif tersebut.
Tuntutan material dan lupa diri
Karena itu, taklah elok jika kita melihat kedegilan manusia Indonesia sekarang dari faktor intrinsik alamiahnya saja. Jika dengan jernih dan jujur kita identifikasi, di tingkat pertama penyebab dari semua kekerasan, tindak negatif dan destruktif sebagian dari saudara-saudara kita itu sebenarnya ada pada tuntutan (kebutuhan) material yang kian besar dan menekan. Situasi psikologis dari adab modern inilah yang ada di balik korupsi, manipulasi, kolusi, perampokan, pembunuhan, penjarahan, hingga kekerasan institusional (baik negara maupun non-negara). Bahkan pada beberapa tindakan super-ekstrem seperti separatisme atau terorisme.
Tentu ini bukan simplifikasi yang meniadakan beberapa faktor non-material, seperti ideologi, agama, dan adat-tradisi. Namun, tanpa kelindan faktor material di atas, kondisinya tak akan mencapai tingkat kerumitan dan kesulitan setinggi apa yang terjadi saat ini. Faktor atau tuntutan material di sini dapat ditegaskan bermuara pada persoalan finansial, dasar ekonomi dari mulai tingkat personal hingga komunal atau institusional.
Setiap orang di negeri ini, terutama di daerah urban, sub-urban dan sekitarnya, setiap hari disodori tawaran-tawaran mencengangkan dari gaya hidup yang berkembang saat ini. Dengan semua tawaran yang tak terbendung oleh tanggul moral (agama, adat, hukum, dan lain-lain) itu sesungguhnya telah menguras lebih separuh dari penghasilan rutin kita.
Katakanlah dari penggunaan telepon. Jika dahulu cukup hanya satu telepon dari Telkom, kini satu keluarga bisa memiliki 10, yang semua dibayar oleh orangtua penghasil uangnya. Dengan angka ajaib 175 juta pelanggan seluler, puluhan triliun kita habiskan setiap tahunnya hanya untuk pulsa dari miliaran SMS, yang sebagian besar tidak produktif.
Mereka yang kaya raya mengganti mobilnya setiap tahun (bisa beberapa kali), yang menengah mengganti televisi atau stereonya, yang lebih bawah mengganti telepon seluler, busana, atau sandalnya beberapa kali dalam setahun. Bayangkan juga konsumsi produk-produk impor, barang dan jasa yang harganya berlipat-lipat dari nilai produksinya.
Tidak mengherankan jika kita sampai kehilangan peluang Rp 26,42 triliun lebih dari bisnis buah, atau hilang 2,34 juta lapangan kerja karena kegilaan kelas menengah-atas pada buah dan sayuran impor. Tak mengherankan pula jika kita adalah negara unggul dalam akses pelbagai media sosial global. Juga tak mengherankan lebih banyak turis kita pergi ke satu negara ketimbang sebaliknya.
Mengapa kita begitu lupa diri? Tampaknya semua itu bukti kegagalan kita, sebagai bangsa dan negara, menyiapkan modal mental dan kultural yang tangguh untuk menghadapi kekuatan yang mengglobal itu. Harus diakui, ini bukan kegagalan di tingkat sub-sistem atau etnik, tapi kegagalan di tingkat nasional, sebagai universe dari lokal-lokal yang ada.
Sebagai bangsa, juga negara sebagai obligor utama, kita belum berhasil membangun dasar-dasar moral, nilai, dan peradatan—juga peradaban—yang membuat tiap warga negara tahu bagaimana merespons semua infiltrasi dan intervensi kultural di atas. Bahkan untuk soal sepenting ini kita serahkan kepada pasar.
Adab Indonesia
Untuk mengatasinya, negara melalui pemerintah patut menjadi inisiator utama dan pertama. Kementerian Informasi, bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, misalnya, dapat menyebarluaskan tentang nilai-nilai utama hingga praksisnya dari budaya hidup di alam posmodern ini. Dari melihat nilai guna sebuah barang dan jasa, cara dan pola konsumsi, keuntungan dan kerugiannya, cara berkonflik, kesantunan dalam bersosialisasi, hingga berlalu lintas.
Ini beban kerja lintas sektoral/kementerian. Setiap kementerian mengeluarkan semacam kode etik yang bisa berlaku umum. Persoalan ini harus diatasi dan diselenggarakan secara komprehensif di mana semua instansi terlibat.
Di bagian utama, kebudayaan, kementerian yang membawahinya mesti segera menemukan atau mengidentifikasi nilai-nilai utama dari adat dan istiadat lokal kita yang dapat dipekerjakan secara nasional/universal. Lalu, biarkan publik memprosesnya secara alamiah melalui proses akulturasi yang sudah mereka kukuhi sejak lama, untuk menjadikan semua itu sebuah kultur dan adab baru: kultur dan adab Indonesia, yang (maaf!) memang belum kita miliki.
Radhar Panca Dahana Budayawan (Kompas, Senin, 26 Desember 2011).
Mabuk BBM
 |
| M Djoko Yuwono |
Oleh Ki Jenggung
JAMUAN makan malam resmi di Istana. Presiden mengangkat gelas toast dengan tamunya, Presiden Prof. Dr. Dracula, MM, MSc. Tamu menikmati makanan junk foods dari gerai makanan waralaba asing.
“Tuan Presiden, saya lihat ada ribut-ribut demo, ada apa gerangan?” tanya si tamu usil itu, Prof. Dr. Dracula, MM.
“Ah, riak kecil menjelang pengumuman penaikan harga BBM,” jawab tuan rumah, tak peduli.
“Lho, saya dengar itu sudah sebulan lebih didiskusikan ke sana ke mari dengan DPR, pers, perguruan tinggi, dan dukun-dukun, kok baru sekarang diumumkan?”
“Itu taktik saya mengulur waktu buat cari utangan dari luar negeri untuk dana kompensasi.”
“Berapa puluh juta orang melarat yang akan Anda santuni?”
“Cuma 15,5 juta rakyat miskin di negeri kami, mereka akan kami bagi duit masing-masing Rp150 ribu selama empat bulan.”
“Are you crazy, Mr. President?” pekik si tamu, “dengan mengulur waktu pengumuman, Anda sudah membiarkan harga liar membubung, dan berhutang lagi adalah sebuah perbuatan amoral, di luar akal. Kenaikan harga BBM akan menghapus semua prestasi Anda selamanya. Anda akan dikenang sebagai presiden yang lemah, lambat, tidak jantan, bikin sengsara rakyat di masa akhir jabatan Anda. Anda akan dihujat rakyat seumur hidup Anda sebagai pengecut besar!”
“Betulkah?”
“Damned right Mr. President, please be wise.”
***
TERLIHAT seorang pria gendut tinggi masih mengenakan tuxedo naik ojek menyelip-nyelip di antara kendaraan yang masih memadati jalan ibukota di malam itu. Di belakangnya staf kepresidenan tergopoh-gopoh memburunya pakai ojek juga. Malam itu ada serombongan pengendara sepeda motor aneh, menyelip-nyelip bererotan, kata orang Betawi.
Tiba di stasiun TV nasional, ia bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Geblek (ESDG), Menko Ekonomi, Keuangan, dan Kekurangan yang baru saja mengumumkan kenaikan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500, solar menjadi Rp5.500.
“Gila! Harga premium ketinggian, itu! Kendaraan angkot masih banyak yang pakai, nanti tarifnya terlalu tinggi, kasihan rakyat, kan? Masih banyak orang melarat tulen, terutama pensiunan wartawan yang naik motor rombeng,” dampratnya.
Pria ber-tuxedo itu lantas menyerobot masuk dan minta siaran langsung.
“Ehm, ehm dengan ini saya sebagai presiden mengumumkan penaikan harga BBM dibatalkan.”
Para menteri yang barusan mengumumkan penaikan harga BBM terbengong-bengong. Para pembantu, staf khusus dan staf jadi-jadian asal ada honor terengah-engah tiba di stasiun TV, hampir pingsan semua.
“He! Kenapa Pak Presiden jadi begitu?” tanya para menteri yang jadi korban ditidakjelasan.
“Maaf, Pak. Barusan ada konfirmasi dari rumah tangga kepresidenan bahwa gelas toast untuk presiden dan tamu negara tertukar. Yang berisi vodka justru ditenggak presiden kita, sedangkan yang berisi air mineral ditenggak presiden tamu,” kata jubir presiden terengah-engah kehabisan napas, sembari minta minum.
“Tapi, pembatalan itu baik untuk rakyat, kan?” bisik seorang menteri.
“Itulah celakanya, keputusan negeri ini tampaknya baru benar dan tepat bagi rakyat kalau dikeluarkan dalam keadaan mabuk.”
***
BERUNTUNGLAH saudara-saudari, kejadian kocak itu bukan di Indonesia, melainkan di Negeri Undur-Undur, tanah air kelahiran Ki Jenggung dan Ki Sruntul.
Naratologi Kekuasaan
 |
Oleh Acep Iwan Saidi |
Tulisan ini diinspirasi dua narasi. Pertama, narasi Roland Barthes dalam bukunya, Mythologies, tentang berbagai adegan kekerasan dalam film gangster. Kedua, narasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 beberapa waktu lalu. Terdapat dua hal yang mirip pada keduanya: soal bagaimana dunia dipersepsi para pelakunya.
Dalam film-film gangster, tulis Barthes, seorang perempuan cantik dapat dengan tenang meniupkan asap rokok ke wajah orang yang hendak menyerangnya. Istri seorang gangster bisa dengan terus merajut kain di tengah-tengah kekacauan, dalam kecamuk suara pistol yang, bagi penonton, sangat mengerikan.
Bagi para gangster, kekacauan adalah hal biasa. Realitas di luar diri adalah sesuatu yang terpisah. Dalam kegangsteran diri menjadi steril, tak ada masalah, semua bisa berjalan biasa-biasa saja.
Sementara itu, dalam narasi perombakan kabinet oleh SBY, melalui layar televisi setidaknya kita menonton empat adegan. Pertama, pemanggilan tokoh yang didefinisikan pemerintah sebagai ”yang kredibel” ke rumah pribadi SBY di Cikeas.
Kedua, pernyataan sikap beberapa calon menteri terpilih sehari sebelum diumumkan secara resmi. Ketiga, pembacaan pengumuman oleh Presiden SBY. Keempat, upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah pejabat.
Keempat adegan itu mengalir dan mengalur dalam suasana yang sama: berlangsung dengan ceria. Pada adegan pertama, misalnya, tampil beberapa sosok dengan wajah penuh pesona, tersenyum, dan melambaikan tangan di ujung kamera. Pada adegan kedua, kecuali Dahlan Iskan, semua bahagia dan tentu saja mengucap syukur.
Pada adegan ketiga, Jero Wacik bahkan merasa perlu nonton bersama keluarga menyaksikan di depan kamera pengumuman untuk para pemenang kuasa sebelum kemudian bertempik sorak atas kemenangan dirinya. Terakhir, adegan keempat, adalah sebuah panorama tentang bagaimana roh kuasa ditiupkan di bawah panji keagungan Tuhan (kitab suci yang diangkat ke atas kepala pada sumpah jabatan). Seperti tiga adegan sebelumnya, adegan ini pun penuh senyum, tentu saja senyum lebih formal.
”Mal” tanpa jendela
Kecuali keceriaan sedemikian, tak ada yang luar biasa pada semua adegan itu. Semua berjalan indah, padahal lakonnya dipentaskan dalam situasi ”gawat darurat”. Ini berarti bahwa lakon itu berbanding lurus dengan film gangster. Keduanya sama-sama berada di dalam sebuah ”studio narasi” sehingga terpisah dari realitas.
Jika narasi gangster merupakan ”realitas baru” yang dilahirkan sebagai representasi dari realitas sebenarnya, narasi kuasa adalah realitas dalam ”mal” tanpa jendela, tempat di dalamnya orang lupa pada realitas di luar gedung.
Seperti dalam narasi gangster yang tokoh-tokohnya harus selalu bertempur, saling serang meniadakan lawan, narasi kuasa juga menempatkan pemangkunya terus-menerus dalam situasi bahaya. Perombakan kabinet kemarin pada hemat saya terjadi lebih karena ”kekacauan di dalam” akibat berbagai pertempuran hingga berujung pada keputusan: ada yang harus ”diselamatkan” di satu sisi dan ”dicelakakan” di sisi lain.
Sebagai penonton, yang tentu saja melihat dari arah depan layar, kita menyaksikan keanehan- keanehan yang dirasionalkan. Kita mengikuti jalan ceritanya sehingga dengan begitu kita bisa menerima—paling tidak untuk sementara—perasionalan itu.
Kita memaklumi dengan mengurut dada sebelum kemudian menarik simpulan: demikianlah, dalam narasi kuasa para tokoh harus memainkan perannya. Pertanyaannya, mengapa narasi penuh bahaya itu didambakan? Bagi sebagian orang, menjadi gangster adalah sebuah pencapaian. Tak semua orang berani dan bisa melakukannya. Menjadi gangster adalah prestasi tersendiri. Gangster adalah sebuah dunia tempat kekuasaan menunjukkan wujudnya dengan sangat eksplisit.
Hal ini lagi-lagi berbanding lurus dengan narasi kuasa: bagaimana kekuasaan dalam dunia politik memberikan posisi kepada para pelakunya. Kursi kuasa (jabatan politik) adalah representasi dari prestasi. Dipanggil untuk menduduki sebuah kursi kuasa berarti diposisikan sebagai yang mumpuni.
Ketika kursi kekuasaan dipersepsi sebagai pahala dari prestasi, jelas kekuasaan (jabatan) menjadi ruang lain yang berbeda dengan realitas. Jabatan adalah realitas prestasi yang ”dibendakan”. Itu sebabnya, para tokoh yang di- minta menduduki jabatan kuasa terjebak pada keyakinan bahwa jabatan yang diberikan kepada dirinya adalah untuk dirinya yang ”dianggap mumpuni” itu.
Kekuasaan telah menariknya dari ”realitas comberan”, khalayak yang tak berprestasi. Akibatnya, tak pernah ada yang menolak jabatan yang ditawarkan SBY. Ketimbang menolak, orang yang ditawari malah mensyukuri, menyambut dengan tepuk tangan anggota keluarga juga. Untuk orang tertentu, ketika musim pembentukan kabinet baru tiba, panggilan dari istana adalah sesuatu yang sangat ditunggu.
Naratologi gangster
Padahal, kursi kuasa mestinya tak dipersepsi demikian, tetapi harus diposisikan sebagai ”jembatan” yang menghubungkan penguasa dengan rakyat banyak. Kursi kuasa harus berdiri di tengah-tengah khalayak sebagai perekam suara kompleksitas. Maka, kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Para pemangku kuasa harus menggunakan kekuasaan sebagai alat memfasilitasi suara bersama, bukan sebaliknya: diperalat kekuasaan menjadi budaknya sehingga ia hanya berpikir tentang diri sendiri, bukan kepentingan khalayak.
Dalam konteks itu, ketika seorang individu dipanggil dari kerumunan untuk menduduki sebuah jabatan, mestinya ia melakukan refleksi: mampukah ia menjadikan kekuasaan sebagai jembatan khalayak? Kemampuan ini tak bisa diukur diri sendiri, tetapi harus berdasarkan pertimbangan khalayak jua.
Itu berarti, ketika diangkat jadi menteri, misalnya, ia harus segera membuka diri dan ”bertanya kepada khalayak”. Walhasil, kursi kuasa yang diberikan bukan sebuah pahala yang harus disyukuri dengan segera, apalagi disambut tepuk tangan. Ia justru awal dari sebuah proses perjuangan menjadi ”jembatan”.
Jika lulus hingga di ujung jembatan, artinya mampu mengemban amanah sampai akhir jabatan, barulah ia berhak bersyukur. Jika tidak, di tengah jalan ia harus berani mengundurkan diri. Pengunduran diri pejabat yang diminta khalayak atau yang disebabkan oleh pengakuan diri adalah prestasi moral yang harus disyukuri juga.
Situasi itu tampaknya tak pernah terjadi dalam konstelasi politik dan kekuasaan di negeri ini. Di sini, sekali lagi, jabatan dipersepsi sebagai anugerah, penghargaan atas kemampuan diri. Kekuasaan berpusat pada diri, bukan khalayak. Alih-alih jadi corong khalayak, ia malah memperalat khalayak demi kelanggengan kuasanya. Walhasil, naratologi politik dan kekuasaan kita identik dengan naratologi gangster.
Acep Iwan Saidi Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD-ITB (Kompas, Kamis, 1 Desember 2011).
Langganan:
Postingan (Atom)
